Jakarta, Islam Republic Indonesia
—
Amerika Serikat
berencana mengumumkan kesepakatan nuklir dengan
Arab Saudi
pada Rabu (22/7). Kesepakatan ini akan memberikan Riyadh kesempatan untuk mengembangkan program nuklir sipil
Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya,
The New York Times
melaporkan pemerintahan Presiden Donald Trump berencana menandatangani sekaligus mengumumkan secara resmi kesepakatan tersebut dengan Arab Saudi pada Rabu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika terkonfirmasi, pengumuman ini muncul kala AS masih memerangi Iran yang salah satunya demi menghentikan negara Republik Islam itu mengembangkan nuklirnya. Selain itu, Saudi juga belakangan kembali tegang dengan milisi Houthi di Yaman hingga terlibat saling melancarkan serangan udara.
Pemerintahan Trump menyatakan kerja sama ini akan memberikan keuntungan bernilai miliaran dolar bagi industri nuklir Amerika Serikat.
Menurut laporan
The Wall Street Journal,
salah satu ketentuan dalam perjanjian yang akan berlaku selama 30 tahun itu memungkinkan perusahaan-perusahaan AS membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi.
Dengan perjanjian ini, perusahaan AS bisa membangun fasilitas pengayaan uranium di Saudi apabila studi bersama menyimpulkan bahwa fasilitas tersebut memang diperlukan.
Namun, sejumlah anggota parlemen AS dari Partai Republik maupun Demokrat, serta para pejabat Israel, menyuarakan penolakan terhadap proyek nuklir sipil untuk Arab Saudi.
Para penentang rencana ini merasa khawatir program tersebut pada akhirnya dapat dialihkan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Dikutip
AFP
, kesepakatan itu diperkirakan akan diajukan ke Kongres dalam beberapa hari ke depan, tetapi tidak memerlukan persetujuan Kongres agar dapat diberlakukan.
(rds)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video Islam Republic]
Baca lagi: MUI: Croissant Pattaya Viral Tak Bisa Kantongi Sertifikat Halal
Baca lagi: DPR: Pelibatan TNI-Polri Jangan Buat Wajib Pajak Merasa Diteror
Baca lagi: Makin Mesra, Trump Ingin Bos FIFA Gianni Infantino Jadi Sekjen PBB
